Panasnya Ruswah Pilgub, Ketua Dewan dan Gubernur Dingin

Soal isu ruswah (suap) atau money politics (politik uang) dalam proses pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim ini, agaknya tidak lagi dipandang sebagai aib atau perkara tabu. Perilaku yang sulit dibuktikan secara kasat mata tapi bisa dirasakan ini, ternyata ditanggapi dingin-dingin saja oleh Gubernur Jatim H. Imam Utomo maupun Ketua DPRD H. Bisjrie Abdul Jalil.
Memang, boleh saja Gubernur H. Imam Utomo yang maju mencalonkan kembali dalam pilgub ini menegaskan, bahwa dirinya dalam pilgub tak mau memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Apalagi jika harus mencari dukungan dengan cara main politik uang. “Nggak ada itu istilah money politics segala macam atau berbagai bentuk cara yang dihembuskan belakangan ini. Saya kira itu hanya ulah seseorang untuk memperkeruh masalah,” katanya.
Siapa yang melontarkan itu? Imam pun mengaku tidak tahu-menahu. “Sebaiknya sampeyan tanya saja kepada tukang karangnya,” ujarnya saat hadir dalam syukuran di kediaman Habib Alwi Baagil, Ketapang, Sampang - Madura, awal Juli lalu.
Akan tetapi, ada fenomena menarik dan patut dicermati (siapa saja terhadap) ihwal campur tangannya (kalau tidak malah intervensi) DPP PDIP atau lobi-lobi FGabungan, misalnya, yang hanya untuk suksesi calon gubernur (cagub) tertentu. Atau, soal ngotot-nya anggota FGabungan dari PAN dengan induk partainya? Juga menarik dicermati ihwal beberapa kyai di Jatim yang menolak disowani cagub Abdul Kahfi. Kemudian, ada apa saja dibalik pertemuan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Ketua DPW PKB Jatim dan cagub Abdul Kahfi serta para petinggi DPP Partai Golkar. Betulkah semuanya ini berproses secara wajar, tanpa janji-janji atau kompensasi tertentu?
Padahal, rumor ruswah (suap) Pilgub Jatim ini sudah menjadi keresahan banyak pihak. Tidak terkecuali, Prof.Dr. Haryono Kusumo, bakal Cagub Jatim dari Blitar. Pada acara “Debat Terbuka Cagub dan Cawagub Jatim” di Natour Simpang, Surabaya, Juni lalu, ia pernah mengungkapkan kekesalannya soal ruswah disekitar Pilgub Jatim ini. “Jika betul adanya suap, semoga uang yang diterima para anggota dewan itu tidak membawa berkah, jika uangnya dibuat beli rumah semoga rumahnya terbakar, jika dibuat beli mobil semoga mobilnya tabrakan. Pokoknya, …..,” kurang lebih begitulah sepenggal doa keprihatinan Haryono Kusumo.

Rumor Rp 3 Miliar
Yang menarik lagi adalah sikap Ketua DPRD Jatim H. Bisjrie Abdul Djalil. Ia tidak menggubris pernyataan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Luweh Soepomo yang mengatakan, ada teman fraksinya ditawari uang Rp 3 miliar asal mendukung cagub tertentu. “Saya justru bertanya kepada teman-teman Fraksi PDIP, mengapa Pomo bilang begitu. Mereka malah bilang apa yang dikatakan Soepomo tidak benar,” ujar Bisjrie di DPRD Jatim.
Bisjrie mengaku, tidak tahu mengapa Soepomo memberi pernyataan itu. “Uang Rp 3 miliar itu banyak lho, kalau seseorang sudah memperoleh uang sebanyak itu tidak perlu menjadi anggota dewan,” ujar anggota dewan dari FKB itu. Ia berpendapat pernyataan Soepomo itu tidak bagus, sehingga dia mendapat kritikan dari teman-temannya di PDIP sendiri. “Jadi saya kira anggota dewan tidak perlu memberikan pernyataan yang seperti itu,” katanya.
Bisjrie juga mengaku sudah menghubungi sesepuh PDIP Jatim. “Sebagai ketua dewan, saya sudah bertanya ke fraksi, ada apa kok Soepomo mengeluarkan pernyataan itu,” ujarnya. Menurutnya, pernyataan Soepomo tersebut hanya merupakan pancingan saja, tindakan selanjutnya terserah kepada fraksinya. “Kalau ingin menguji pernyataan itu, ya tanya ke Pak Imam Utomo atau Pak Abdul Kahfi, benar apa tidak dia melakukan hal itu,” tuturnya.
Ditegaskannya, bahwa sesuai dengan tata tertib Pilgub dan Pilwagub periode 2003-2008 yang sudah disepakati, calon tidak boleh melakukan money politics. “Kalau memang ada money politics dan bisa dibuktikan, kiranya bisa diproses secara hukum,” ujarnya.
Bukankah bersikap jujur mahal. Apalagi didalam komunitas yang kurang bisa mendukung dengan sikapnya itu.***(IB/Sct)

Previous | Index | Next | Print artikel